large image
Sejarah
Bagikan Artikel ini :

SEJARAH

 

Badan Kesatuan  Bangsa dan Politik Kota Cilegon yang mana sebelumnya berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang dan Linmas) Kota Cilegon, dengan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dimana salah satu bidang yaitu Bidang Perlindungan Masyarakat dikeluarkan dan sebagai penggantinya adalah Bidang Organisasi Sosial dan Politik, maka dengan perubahan Nomen Kulatur tersebut tentu program yang dulunya ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Bidang Linmas dilimpahkan kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.  

Pemerintahan Kota Cilegon perlu tanggap terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya baik internal maupun eksternal dengan orientasi pada penyediaan layanan kemasyarakatan dengan penggunaan sejumlah sumber daya yang dimiliki baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam, dalam artian adanya kemampuan mendeteksi apabila terjadi perkembangan demokrasi yang mana memerlukan perjuangan dari segi pemikiran untuk siap menerima sisi kebaikan dan kelemahan dari Demokrasi itu sendiri, sehingga Pemerintah Kota Cilegon dapat membuat kebijakan yang baru untuk mengantisipasi hal tersebut dalam rangka lancarnya pembangunan semua bidang terlebih pada pembangunan di bidang ketentraman masyarakat serta ketertiban umum.

Pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon mengalami perubahan SOTK sesuai dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebelumnya terdapat dua bidang teknis di dalamnya, setelah terjadinya perubahan maka terbentuklah dua bidang teknis baru yang bertambah menjadi empat bidang teknis. Empat bidang teknis tersebut yaitu Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; Bidang Politik dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi; Bidang Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Organisasi Kemasyarakatan; dan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Berkaitan dengan itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu merumuskan perencanaan yang strategis berdasarkan pada prioritas program dan kegiatan yang realistis serta akan diambil sebagai kebijakan. Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan sebagai langkah implentasi dalam pengukuran pencapaian kinerjanya pada 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungan potensi, peluang atau mungkin mengambil tindakan antisipasi untuk menghadapi kendala-kendala akibat perkembangan masa depan.

 

KONTAK
Klik Gambar di Bawah ini
POOLING

Bagaimana pendapat anda tentang website kami?

Kurang
Cukup
Sangat Bagus

Hasil Polling
DOKUMENTASI
SOSIAL MEDIA