large image
Struktur Organisasi
Bagikan Artikel ini :

FUNGSI DAN TUGAS STRUKTUR ORGANISASI

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota;
  2. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
  3. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
  4. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;
  5. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Penganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
  6. Pemberian pelayanan umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  7. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

Berubahnya SOTK pada Badan Kesbangpol Kota Cilegon, berarti berubah pula susunan. Untuk melaksanakan tugas masing-masing bidang yang sudah diatur pada Perwal Nomor 22 Tahun 2019, penyelenggaran fungsi masing-masing tersebut yaitu:


  1. A.   Kepala Badan
    1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
    5. pelaksanaan koordinasi tugas lingkup Dinas pada Asisten Sekda sesuai bidang tugasnya; dan
    6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

    7. B.   Sekretariat
      1. penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran;
      2. penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, serta hubungan masyarakat;
      3. penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan;
      4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

    8. C.   Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa
      1. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,  pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten/kota;
      2. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten/kota;
      3. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten/kota;
      4. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten/kota;
      5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten/kota;dan
      6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

  1. D.   Kepala Bidang Politik dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi
    1. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten/kota;
    2. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten/kota;
    3. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten/kota;
    4. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten/kota;
    5. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten/kota;
    6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten/kota; dan
    7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

  1. E.    Kepala Bidang Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Organisasi Kemasyarakatan
    1. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/Kota;
    2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota;
    3. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/Kota;
    4. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota;
    5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota; dan
    6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

  1. F.    Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
    1. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;
    2. penyusunan bahan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;
    3. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;
    4. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;
    5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;dan penyeleksian pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
KONTAK
Klik Gambar di Bawah ini
POOLING

Bagaimana pendapat anda tentang website kami?

Kurang
Cukup
Sangat Bagus

Hasil Polling
DOKUMENTASI
SOSIAL MEDIA