large image
Syarat Pelayanan
Bagikan Artikel ini :

A. PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)

Berdasarkan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 pasal 5 bahwa:

(1) Setiap peneliti dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki Surat Keterengan Penelitian.

(2) Surat Keterangan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a.Peneliti yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pedidikan/ sekolah dari tempat pendidikan/ sekolah di dalam negeri; dan b.Penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari APBN/APBD.

(3) Pasal 13 Ayat 1 Point C berisi bahwa SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten/ Kota atas nama Bupati/ Walikota untuk lingkup daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan demikian peneliian yang dilakukan oleh pelajar/ mahasiswa dalam rangkat tugas akhir dalam negeri dan penelitian yang dibiayai APBN/APBD tidak memerlukan SKP, dan dapat langsung ke instansi tujuan penelitian.  

KONTAK
Klik Gambar di Bawah ini
POOLING

Bagaimana pendapat anda tentang website kami?

Kurang
Cukup
Sangat Bagus

Hasil Polling
DOKUMENTASI
SOSIAL MEDIA